Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Petahana di Nganjuk Masih Bisa Maju
NGANJUK, JP Radar Nganjuk – Persaingan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Nganjuk diperkirakan bakal berlangsung ketat. Apalagi, biaya politik yang dikeluarkan calon kepala desa (cakades) disebut bisa mencapai miliaran rupiah.
Padahal, masa jabatan kepala desa kini dibatasi delapan tahun untuk satu periode. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk Sopingi melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Rosyid Hussein membenarkan adanya perubahan aturan tersebut.
“Menurut UU yang baru, kades hanya menjabat selama delapan tahun,” ujarnya.
Petahana Dua Periode Masih Bisa Mencalonkan Diri
Rosyid menjelaskan, aturan sebelumnya membatasi masa jabatan kades maksimal tiga periode dengan durasi enam tahun setiap periode.
Sementara dalam aturan terbaru, masa jabatan berubah menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode.
Meski begitu, kepala desa yang sudah menjabat dua periode berdasarkan aturan lama masih memiliki peluang mencalonkan diri kembali.
Hal tersebut dimungkinkan melalui ketentuan peralihan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024.
“Ada aturan di UU tersebut tentang aturan peralihan,” tambahnya.
Sebanyak 234 Desa Bersiap Gelar Pilkades
Pilkades serentak di Kabupaten Nganjuk akan diikuti 234 desa. Jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 232 desa setelah dua kepala desa meninggal dunia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
