PPPK Paruh Waktu Akan Jadi PPPK Penuh Waktu Pada Januari

Pemkab Tunggu Arahan dari Pemerintah Pusat Alih Status Paruh Waktu

NGANJUK, JP Radar ­Nganjuk- Kabar bahagia datang untuk seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Karena mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Kepastian itu  dikatakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia (RI) Prasetyo Hadi. Dalam konferensi pers pada Jumat  (6/11), Prasetyo mengatakan Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Spesialnya, menurut Prasetyo, pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu itu tidak hanya ditujukan bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Melainkan juga seluruh paruh waktu di bidang teknis. Rencananya, alih status paruh waktu menjadi penuh waktu per Januari 2027.
Pengumuman itu tentu langsung disambut gembira oleh mayoritas paruh waktu di Indonesia. Terlebih paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkab Nganjuk. “Alhamdulillah ada kabar tentang paruh waktu yang akan diangkat jadi PPPK penuh waktu,” ujar NU, salah satu PPPK paruh waktu.
Kegembiraan NU tentu beralasan. Dia menyebut menjadi PPPK penuh waktu adalah cita-citanya. Salah satu alasan utamanya tentu karena akhirnya dia akan mendapat gaji yang lebih tinggi. Karena saat menjadi paruh waktu, NU hanya menerima gaji sejumlah Rp 950 ribu. Sedangkan ketika menjadi penuh waktu, dipastikan NU akan mendapatkan gaji minimal setara dengan upah minimun regional (UMR).
Kini, setelah ada pengumuman dari Prasetyo, NU terus menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun, besar harapan proses pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Semoga secepatnya dapat diangkat menjadi penuh waktu,” harapnya.
Sementara itu, hingga kemarin (8/11), belum ada petunjuk teknis (Juknis) terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agus Heri Widodo. Dia mengatakan, Pemkab Nganjuk masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Kami masih menunggu arahan dari pusat untuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di 2027,” ujarnya singkat.
Ya benar, meski sudah diumumkan, namun hingga kemarin belum ada kepastian terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Terlebih pengumuman yang dilakukan oleh Prasetyo sedikit ambigu.
Karena diketahui, awal tahun ini, Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) mengeluarkan PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Permen tersebut juga sempat membahas tentang rencana pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun di dalam permen itu, pengangkatan paruh waktu tergantung dengan keuangan masing-masing daerah. Hanya daerah yang keuangannya dianggap sehat yang boleh mengangkat paruh waktu menjadi penuh waktu.
Sedangkan, melalui konferensi pers terbaru, pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu secara tersirat boleh dilakukan tanpa tes lagi. (wib/tyo)