Pengacara Akan Ajukan Eksepsi
NGANJUK, JP Radar Nganjuk – Sidang perdana 11 terdakwa dewasa dalam perkara pengeroyokan yang menewaskan Minal Kosirin, warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak dilaksanakan offline. Namun, sidang digelar secara online, kemarin (5/10). Dalam persidangan tersebut, para terdakwa mengikuti jalannya sidang dari Rutan Nganjuk, sedangkan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) berada di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk.
Kasi Intel Kejari Nganjuk Koko Roby Yahya mengatakan, JPU membacakan surat dakwaan terhadap 11 terdakwa. Para terdakwa didakwa dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujarnya.
Pasal tersebut berkaitan dengan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan matinya orang. Ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.
Selain itu, para terdakwa juga didakwa dengan Pasal 262 ayat (3) terkait kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun. Kemudian Pasal 262 ayat (2) terkait akibat luka dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun. Sementara dakwaan ketiga menggunakan Pasal 262 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama lima tahun.
Setelah pembacaan dakwaan, penasihat hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan/perlawanan. “Sidang kami tunda mingu depan dengan agenda eksepsi,” ujar Hakim Ketua Rachmat S.Hi Lahasan.
Penasihat hukum terdakwa, Asmijan, mengatakan, pihaknya mengikuti proses perkara sejak tahap penyidikan di kepolisian hingga persidangan. “Kami mengajukan eksepsi karena kami mengikuti proses dari kepolisian sampai sekarang. Saat BAP di kepolisian pasal yang dikenakan 262 ayat 1, 2, 3. Namun dalam perkembangannya ditambah satu ayat 4. Ini yang perlu kami sikapi,” jelas Asmijan.
Eksepsi tersebut, diajukan agar persoalan dalam dakwaan dapat menjadi jelas. Terlebih, para terdakwa merasa keberatan apabila Pasal 262 ayat (4) dimasukkan di surat dakwaan. “Tujuan kami supaya clear karena para terdakwa merasa keberatan kalau memang ayat 4 dimasukkan di surat dakwaan,” katanya.
Selain mempersoalkan penerapan pasal, pihak penasihat hukum juga menyoroti salah satu terdakwa bernama Cori. Asmijan menyebut, Cori secara tegas menyatakan tidak ikut campur dalam perkara tersebut. “Selain itu terdakwa atas nama Cori secara tegas dia tidak ikut campur dalam perkara tersebut dan ada dua saksi yang meringankan yang kami ajukan,” ujarnya.
Selanjutnya, majelis hakim akan menjadwalkan persidangan berikutnya pada Senin, 12 Oktober 2026. Agenda sidang tersebut adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. (nov/tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
