Hari Santri 2026: Pesantren dan Madrasah Diniyah Harus Mendapatkan Hak Anggaran yang Adil

Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Hari Santri harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen pemerintah terhadap perjuangan santri, pesantren, dan para guru yang selama ini berkontribusi besar dalam membangun karakter, moral, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bagi Kabupaten Nganjuk, peringatan Hari Santri 2026 memiliki relevansi yang kuat, terutama ketika pemerintah daerah sedang membahas dan menyusun arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: sejauh mana penghormatan terhadap santri dan pesantren benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran daerah?

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Nganjuk memandang bahwa keberpihakan kepada pesantren dan Madrasah Diniyah tidak boleh berhenti pada pidato, spanduk, ucapan selamat, atau jargon politik setiap peringatan Hari Santri.
Penghormatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, program yang terukur, dan alokasi anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Karena itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Nganjuk tidak semestinya hanya berorientasi pada sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan swasta, khususnya yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren, belum memperoleh perhatian yang sepadan.

Kita harus mengakui bahwa pesantren dan Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, pembentukan akhlak, penguatan karakter, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Lembaga-lembaga ini tumbuh dari partisipasi masyarakat, bertahan melalui pengabdian para kiai, ustaz, ustazah, dan guru diniyah, serta menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Nganjuk.

Di banyak tempat, pesantren dan Madrasah Diniyah menjalankan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Sebagian masih menghadapi persoalan sarana-prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas belajar, dan keterbatasan pembiayaan operasional. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian dalam perencanaan APBD 2027.

APBD adalah uang rakyat yang harus kembali untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran pendidikan harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kontribusi seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta, sesuai kewenangan pemerintah daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta prinsip keadilan dan pemerataan.

Kesetaraan bukan berarti semua lembaga harus menerima nominal bantuan yang sama. Kesetaraan berarti setiap lembaga mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan, jumlah penerima manfaat, kondisi sarana-prasarana, kemampuan pembiayaan, dan kontribusinya terhadap pelayanan pendidikan masyarakat.

Sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Nganjuk, FPKB menempatkan pembahasan APBD 2027 sebagai ruang penting untuk memperjuangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen terhadap pesantren dan Madrasah Diniyah perlu diterjemahkan ke dalam sejumlah langkah konkret.