Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tingkatkan Mutu dengan Sinergi Komite & Sekolah

H
Penulis: Heri Muda Setiawan❯

SINERGI POSITIF: Komite, kepala SMA/SMK Negeri foto bersama narasumber dan Plt Kacabdin Nganjuk Iwan Triyono.
SINERGI POSITIF: Komite, kepala SMA/SMK Negeri foto bersama narasumber dan Plt Kacabdin Nganjuk Iwan Triyono.


Advertisement

NGANJUK- Memulai tahun ajaran baru,  komite serta kepala SMA/SMK Negeri Kabupaten Nganjuk kemarin mendapat pembekalan. Kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber dari Komisi Nasional Pendidikan dan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka memberikan materi penguatan dan dukungan kepada sekolah dan komite dalam upaya menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan. 

Kegiatan dengan tema Optimalisasi dan Penguatan Kinerja Komite SMA/SMK Negeri tersebut dilaksanakan di SMKN 1 Nganjuk. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Kacabdin Nganjuk Iwan Triyono, pengawas, kepala sekolah bersama komite. "Kami sangat apresiasi semangat kolaborasi seperti ini dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan," ujar Iwan. Komite sekolah menurut Iwan  merupakan jembatan strategis antara masyarakat dan sekolah. 

Advertisement

Tentunya dengan peran serta masyarakat, dalam bentuk dukungan ide, tenaga, dan kepedulian bersama keinginan mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter diharapkan bisa terwujud. Namun demikian, Iwan juga berpesan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, semuanya harus taat aturan dan hukum. "Semua peraturan yang ada, mohon dipahami betul. Sehingga dengan begitu kita jadi tahu yang diperbolehkan seperti apa yang dilarang apa," tegasnya. 

Dalam pertemuan kemarin Ketua Umum DPN Komnasdik Kunjung Wahyudi menjelaskan mengenai tata kelola dana partisipasi masyarakat. Menurut Kunjung, masyarakat diberi ruang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah seperti SMA dan SMK. Salah satunya melalui partisipasi masyarakat. "Hanya sering kali karena ditakut-takuti atau diancam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, menjadi takut," ucap Kunjung.

Sebenarnya jika sekolah dan komite memahami dengan seksama aturan yang ada seperti, maka mereka bisa menjalankan pengelolaan partisipasi masyarakat. Menurutnya banyak aturan yang selama ini mengatur peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Mulai UU 20/2003 tentang Sisdiknas, PP 48/2008, Permendikbud 75/2016 hingga Pergub No 8/2023.

Advertisement

"Kalau kita pahami betul, maka partisipasi masyarakat diperbolehkan sepanjang tidak memaksa, dirapatkan atau dimusyawarahkan dengan wali murid, dilengkapi dengan berita acara," tegasnya. Yang tidak kalah penting, bagi masyarakat tidak mampu dibebaskan sebagaimana ketentuan berlaku.

Hal serupa juga diungkapkan Dewan Pendidikan Jawa Timur RM Armaya Mangkunegara. Menurutnya selama ini problematika pendidikan dalam hal partisipasi masyarakat disebabkan karena peran yang dijalankan tidak sebagaimana semestinya. "Apa itu kewajiban warga negara, masayarakat, komite, sekolah hingga peserta didik, mereka punya tugas dan kewajiban masing-masing," tegas Armaya. Oleh sebab itu, pihaknya sangat berharap tugas dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan sebagaimana ketentuan. Dengan demikian, ketika ada 'tamu' dari eksternal, mereka bisa menjelaskan dengan baik dengan landasan hukum yang ada. (ery)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar NganjukIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

SPMB SMAN Tahap 2 Tertutup, Ribuan Calon Siswa SMAN-SMKN Nganjuk Deg-degan Menanti Pengumuman

SPMB SMAN Tahap 2 Tertutup, Ribuan Calon Siswa SMAN-SMKN Nganjuk Deg-degan Menanti Pengumuman

Calon siswa baru yang mendaftar di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN dan SMKN sedang harap-harap cemas. Mereka tak bisa melihat calon lawan yang sedang dihada

Sempat Pucat saat Kerja, Mandor Perhutani Tewas di Hutan Berbek

Sempat Pucat saat Kerja, Mandor Perhutani Tewas di Hutan Berbek

Seorang mandor Perhutani asal Nganjuk ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan Desa Bulu, Berbek, Senin (16/11). Polisi pastikan tak ada tanda kekerasan.

638 CJH Nganjuk Belum Lunasi Biaya Haji 2027, Ternyata Ini Kendalanya

638 CJH Nganjuk Belum Lunasi Biaya Haji 2027, Ternyata Ini Kendalanya

Sebanyak 638 CJH reguler Nganjuk belum melunasi Bipih 2027 sebesar Rp 29,7 juta. Kemenhaj sebut jemaah wajib lolos istitaah kesehatan sebelum membayar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer