ADD Ikut Anjlok Rp 1,9 Miliar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk Sopingi mengatakan, ada penurunan pada ADD yang diterima oleh pemdes diKabupaten Nganjuk. “Selain DD, ADD juga ikut turun di tahun ini,” ujarnya.

Sopingi menjelaskan, di tahun 2025, Pemkab Nganjuk memiliki anggaran sebanyak Rp 130,9 miliar untuk ADD. Jumlah tersebut diketahui berkurang di tahun ini. Yaitu, menjadi Rp 128,97 miliar. Artinya ada pengurangan sekitar Rp 1,93 miliar.

Menurut Sopingi, penurunan itu terjadi karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Di tahun ini, Pemkab Nganjuk terdampak pengurangan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 275 miliar.

Meski ada efisiensi, Sopingi mengaku tetap bersyukur. Karena pengurangan ADD tidak sebanyak pada DD. Karena diketahui, di tahun ini, ada pengurangan pada DD di Kabupaten Nganjuk. Nilainya sangat besar. Di tahun lalu anggaran untuk DD mencapai Rp 266,06 miliar. Sedangkan, di tahun ini jumlahnya hanya Rp 88,51 miliar. “Pemerintah desa masih bisa membiayai biaya operasional desa dengan ADD,” tambahnya.

Sopingi menjelaskan, ada perbedaan antara penggunaan DD dan ADD. Mayoritas DD digunakan untuk program langsung dari pemerintah pusat. Sedangkan, ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, gaji perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW, dan masih banyak yang lainnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk Dedy Nawan mengaku ADD di tahun ini juga anjlok. Beruntung, penurunan ADD tidak sebanyak DD. “Untungnya ADD turun tidak sebanyak DD,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, menurut Dedy, pemerintah desa masih dapat sedikit bernapas lega. Karena dipastikan biaya operasional desa masih dapat tercukupi. Namun, tidak dengan proyek fisik lainnya. “Saat ini yang terdampak dengan berkurangnya DD dan ADD adalah berkurangnya proyek fisik secara drastis,” tambahnya. (wib/tyo)