Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satu Mengisi DRH, 1.367 Peserta Tes PPPK Resah

K
Penulis: Karen Wibi❯

kutipan
kutipan


Advertisement

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Nasib kontras dialami peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap kedua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk. Satu peserta bisa tersenyum lega. Karena dia dinyatakan lulus seleksi di satu-satunya formasi yang kosong. Sedangkan, 1.367 peserta masih resah. Karena nasibnya tidak jelas. “Untuk satu peserta yang lulus itu bisa melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) untuk diusulkan mendapatkan NI PPPK,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo. 

Waktu pengisian DRH tersebut hingga 31 Juli. Setelah pengisian DRH, maka BKPSDM Nganjuk akan melakukan pengusulan NI PPPK. Sesuai jadwal, pengusulan NI PPPK tersebut akan berlangsung mulai 1 Agustus hingga 10 September.

Advertisement

Setelah diusulkan, BKPSDM Nganjuk tinggal menunggu keputusan dari BKN RI. Keputusan tersebut juga akan berkaitan dengan kapan peserta yang lulus tersebut akan diangkat.

Namun menurut Agus, proses tersebut tidak akan berjalan lama. Setelah mendapat diusulkan dan keputusan dari BKN RI turun, maka satu peserta yang lulus dapat diangkat dalam waktu dekat.“Karena hanya satu yang lulus. Jadi pasti prosesnya tidak butuh waktu lama,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan 1.367 peserta seleksi PPPK tahap kedua? Sejumlah peserta mengaku resah. Karena waktu penghapusan tenaga honorer semakin dekat. Sedangkan, status mereka hingga kemarin belum ada perubahan. Masih berstatus R3b, R4, dan jabatan tampungan. “Kabarnya Oktober diangkat PPPK paruh waktu untuk yang tidak dapat formasi. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” keluh Nu, salah satu peserta PPPK tahap kedua. 

Advertisement

Nu mengatakan, nasib 1.367 tenaga honorer yang ikut seleksi PPPK tahap kedua harus diperjuangkan BKPSDM Nganjuk. Karena mereka telah mengikuti semua tahapan yang harus dilakukan untuk diangkat menjadi PPPK. “Kami sudah mendaftar dan ikut tes CAT di Surabaya. Semua itu juga mengeluarkan biaya dan tenaga,” ujarnya.

Nu berharap, perjuangan tenaga honorer tersebut tidak boleh sia-sia. Pemerintah harus memperjuangkan nasib mereka. “Harus segera ada kejelasan terkait nasib tenaga honorer yang ikut tes,” tandasnya. 

Sementara itu, hingga kemarin, BKPSDM Nganjuk juga belum memberikan pengumuman terkait nasib peserta tes PPPK tahap kedua. Mereka menunggu arahan dari pusat untuk pengusulan menjadi PPPK paruh waktu. (wib/tyo)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar NganjukIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Sanggup Bayar PPPK, Pemkab Nganjuk Harus Minta Bantuan ke Pusat

Tak Sanggup Bayar PPPK, Pemkab Nganjuk Harus Minta Bantuan ke Pusat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk harus meminta bantuan ke pemerintah pusat.

PPPK Paruh Waktu Nganjuk Minimal Kerja Enam Jam Sehari

PPPK Paruh Waktu Nganjuk Minimal Kerja Enam Jam Sehari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tak mau main-main dalam melakukan perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Karena untuk

Ribuan PPPK Paruh Waktu Resah

Ribuan PPPK Paruh Waktu Resah

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pemkab Nganjuk resah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer