BKN RI masih terus melakukan verifikasi data 2.247 calon PPPK paruh waktu yang diusulkan mendapatkan NIP
Penetapan NIPPPK dari BKN RI Belum Keluar 100 Persen
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tak boleh terpengaruh dengan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Meski berdasarkan jadwal, NIP PPPK paruh waktu harus turun kemarin (30/9) tetapi hal itu tidak berpengaruh besar.
Advertisement
Karena sesuai dengan kontrak, calon PPPK paruh waktu memiliki masa tugas hingga akhir Desember 2025. “Semua calon PPPK paruh waktu harus tetap kerja seperti biasa,” tandas Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo.
Agus mengatakan, hingga kemarin (30/9) pukul 12.00 WIB, belum semua NIPPPK paruh waktu keluar. BKN RI masih terus melakukan verifikasi data 2.247 calon PPPK paruh waktu yang diusulkan mendapatkan NIP. “Semua calon PPPK paruh waktu tetap bekerja di OPD masing-masing dan melaksanakan tugas seperti biasa,” ungkapnya.
Agus mengatakan, pemkab juga berharap NIPPPK paruh waktu dapat segera turun 100 persen. Sehingga, BKPSDM Nganjuk dapat segera mengurus SK pengangkatan PPPK paruh waktu dari Bupati Nganjuk. Karena rencananya, penyerahan SK bupati tersebut bebarengan dengan proses tanda tangan surat perjanjian kerja. “Jika sudah selesai maka mereka akan resmi menjadi PPPK paruh waktu,” imbuhnya.
Advertisement
Sementara itu, NU, salah satu tenaga honorer mengaku belum bisa melihat penetapan NIPPPK di akun SSCASN miliknya. Menurutnya, sejak pagi hingga siang kemarin, MOLA BKN RI error. Sehingga, status pengusulan NIP sudah sampai mana, dia belum tahu. “Mungkin banyak yang ngecek di MOLA BKN. Jadi, error,” ujarnya.
Kondisi seperti ini bagi NU, bukan hal baru. Saat pengisian daftar Riwayat hidup (DRH), server sempat error. Beruntung, akhirnya server kembali lancar. Sehingga, dia bisa mengupload DRH menjelang penutupan.
NU berharap, NIP untuk PPPK paruh waktu segera turun. Karena SK honorer di OPD tersebut hanya berlaku setahun. Artinya, pada 1 Januari 2026, mereka tidak lagi menjadi honorer. “Jika kami sudah diangkat jadi PPPK paruh waktu maka kami bisa tenang pada 2026,” ungkapnya.
Advertisement
Perlu diketahui, BKPSDM Nganjuk telah mengusulkan sebanyak 2.247 tenaga honorer untuk menjadi PPPK paruh waktu. Jumlah tersebut diketahui lebih sedikit dibanding dengan jumlah tenaga honorer R2, R3, dan R4. Karena ada dua calon PPPK paruh waktu yang memilih mengundurkan diri. Alasannya kepentingan keluarga.
Sesuai jadwal dari BKN RI, NIPPPK paruh waktu turun pada 30 September 2025. Kemudian, 1 Oktober 2026 adalah Masa Terhitung Tanggal (TMT) untuk PPPK paruh waktu. (wib/tyo)