Inspektorat akan panggil ratusan honorer calon PPPK
Bahas Persoalan Gaji Honorer di Bawah UMK
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Inspektorat Kabupaten Nganjuk merespons honor calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nganjuk.
Advertisement
Untuk itu, calon PPPK paruh waktu dari Dinas Pendidikan (Disdik) Nganjuk diminta mengumpulkan beberapa berkas. Salah satunya adalah slip gaji. Pemanggilan calon PPPK paruh waktu itu dikonfirmasi langsung oleh Inspektur Kabupaten Nganjuk Samsul Huda. Dia mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan mulai 30 September hingga 17 Oktober. “Selama 14 hari kerja tersebut kami memanggil calon PPPK paruh waktu dari Disdik Nganjuk,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Samsul mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan kepada 724 calon PPPK paruh waktu. Mereka dipanggil ke Inspektorat Nganjuk untuk mengumpulkan beberapa berkas. Seperti berkas pertama adalah salah satu di antara SK, SPT, SPK, atau surat tugas.
Selain itu mereka juga diminta untuk mengumpulkan bukti transfer honorarium mulai Januari hingga Agustus 2025. “Semua berkas tersebut wajib dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan,” imbuhnya.
Advertisement
Lalu apa tujuan pengumpulan berkas tersebut? Menanggapi pertanyaan itu, Samsul mengatakan Inspektorat Nganjuk mendapat tugas untuk melakukan pendataan pada gaji calon PPPK paruh waktu di lingkungan Disdik Nganjuk. Menurut Samsul, pengumpulan berkas tersebut akan digunakan untuk pertimbangan pemberian gaji PPPK paruh waktu di tahun 2026.
Pendataan itu juga dilakukan untuk melihat jarak gaji pada calon PPPK paruh waktu di Disdik Nganjuk. Karena diketahui, masih ada beberapa tenaga honorer yang digaji sangat rendah. Pemberian honor Rp 150 ribu per bulan diduga juga berasal dari Disdik Nganjuk. “Salah satu tugas kami adalah untuk menyesuaikan gaji PPPK paruh waktu dengan kemampuan keuangan Pemkab Nganjuk di tahun depan,” tambahnya.
Sementara itu, hingga kemarin (3/10), proses penetapan Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu terus berlangsung. Dari data yang dihimpun koran ini, proses penetapan baru selesai sekitar 76 persen. Dengan rincian 1.728 sudah mendapat NI PPPK. Lalu, 33 tenaga honorer dianggap berkas tidak sesuai.
Advertisement
Seperti diberitakan sebelumnya, BKPSDM Nganjuk baru saja mengusulkan sebanyak 2.247 tenaga honorer untuk menjadi PPPK paruh waktu. Jumlah tersebut diketahui lebih sedikit dibanding dengan jumlah tenaga honorer R2, R3, dan R4. Karena diketahui ada dua tenaga honorer yang mengundurkan diri. Alasannya karena kepentingan keluarga. (wib/tyo)