efisiensi akan terjadi pada acara-acara yang bersifat seremonial.
Dampak Besar Transfer Pusat ke Daerah Anjlok
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pengurangan transfer ke daerah (TKD) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk pusing tujuh keliling. Karena banyak kegiatan Pemkab Nganjuk yang kembali harus mengalami efisiensi.
Advertisement
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan, pengurangan transfer dari pusat ke daerah senilai Rp 275 miliar adalah nominal yang besar. Mau tak mau Pemkab Nganjuk harus pintar-pintar dalam melakukan penghematan. “Kami mendapat jatah potongan yang lumayan besar. Kami harus kembali melakukan efisiensi,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Sayangnya, hingga kemarin (6/10), pria yang akrab dipanggil Kang Marhaen itu belum bisa merinci pos anggaran apa saja yang mendapat jatah efisiensi. Namun sedikit bocoran, efisiensi akan terjadi pada acara-acara yang bersifat seremonial. “Kami akan melakukan evaluasi besar-besaran pada acara-acara yang sifatnya seremonial,” tandasnya.
Namun, menurut Kang Marhaen, efisiensi saja tidak cukup.Masih banyak cara yang harus dilakukan oleh Pemkab Nganjuk akibat pemotongan transfer pusat ke daerah. Salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Advertisement
Menurut Kang Marhaen, peningkatan PAD dapat menjadi penolong bagi keuangan Pemkab Nganjuk. Oleh karena itu, di tahun depan, Pemkab Nganjuk mendorong untuk peningkatakan PAD di berbagai macam sektor. “PAD harus lebih digenjot. Tidak boleh ada kebocoran-kebocoran yang bisa merugikan Pemkab Nganjuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, meski ada pemotongan transfer pusat ke daerah, Kang Marhaen memastikan belanja daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan terganggu. Bantuan-bantuan sosial yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat tidak akan ada yang dikurangi. “Kami tetap fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nganjuk,” tandasnya.
Perlu diketahui, pemerintah pusat melakukan pengurangan jumlah transfer ke daerah. Di tahun depan Pemkab Nganjuk seharusnya kebagian transfer dari pusat senilai Rp 1,9 triliun. Namun karena ada pengurangan, alhasil Pemkab Nganjuk nantinya hanya kebagian sekitar Rp 1,6 triliun saja. Ada pengurangan senilai Rp 275.320.215.000.
Advertisement
Pengurangan transfer tersebut terjadi pada beberapa pos anggaran. Seperti dana desa; dana bagi hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya; DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan dan kesehatan; Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik untuk tunjangan profesi guru; DAK non-fisik untuk tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); dan terakhir DAK non-fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sementara itu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengaku harus mengepras program-program yang membutuhkan biaya besar. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran. “Mau tidak mau ya harus direvisi karena anggaran sangat terbatas,” ujar salah satu kepala OPD yang enggan namanya dikorankan.(wib/tyo)