NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak berani liburan ke luar kota. Karena mereka menunggu jadwal pelantikan PPPK paruh waktu. Mereka khawatir pelantikan dilaksanakan tidak di jam kerja atau hari efektif. “Sampai hari ini belum ada pengumuman pelantikan PPPK paruh waktu,” ujar Nu, salah satu calon PPPK paruh waktu kemarin.
Menurut Nu, jika dia liburan ke luar kota, dia khawatir pemkab melaksanakan pelantikan PPPK paruh waktu. Sehingga, tidak bisa menghadiri pelantikan. Padahal, pelantikan PPPK paruh waktu menjadi momen yang ditunggu calon PPPK paruh waktu selama bertahun-tahun. Bahkan, ada yang menunggu momen pelantikan itu belasan tahun. “Ini pelantikan pertama bagi kami seumur hidup,” ujarnya.
Oleh karena itu, meski sang anak sudah mulai libur Natal dan Tahun Baru 2026 mulai pekan depan tetapi Nu tetap memilih bertahan di Nganjuk. Dia akan menunggu jadwal pelantikan PPPK paruh waktu. “Semuanya menunggu pelantikan,” tandasnya.
Lebih jauh, Nu mengatakan, pelantikan PPPK paruh waktu ini menjadi secercah harapan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia juga mengaku merasa iri dengan daerah di sekitar Nganjuk. Karena untuk Pemkab Jombang dan Pemkot Kediri sudah melakukan pelantikan PPPK paruh waktu. Sedangkan, untuk Pemkab Nganjuk hingga kemarin, masih belum ada informasi atau pengumuman untuk tanggal pastinya. “Padahal kami tesnya bersamaan dan pemberkasan juga bareng,” imbuhnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo mengatakan, calon PPPK paruh waktu tidak perlu cemas terkait pelantikan. Karena pelantikan PPPK paruh waktu di Pemkab Nganjuk akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Bulan ini (Desember, red) adalah pelantikan PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Agus mengatakan, sesuai ketentuan, semua tenaga honorer akan diangkat PPPK paruh waktu akhir tahun 2025. Sehingga, pada 1 Januari 2026, semua yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) berstatus aparatur sipil negara (ASN). Yaitu, pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu serta paruh waktu. Tidak ada lagi tenaga honorer.
Untuk tanggal pasti pelantikan, Agus mengatakan, BKPSDM masih menyesuaikan jadwal agenda Bupati Marhaen Djumadi. Selain itu, 2.247 Surat Keputusan (SK) untuk NIPPPK paruh waktu juga harus ditandatangani Bupati Marhaen Djumadi terlebih dulu. “Paling lambat akhir Desember itu pelantikan PPPK paruh waktu,” ujarnya. (wib/tyo)
