Warga dan Netizen Kompak Desak Bupati Sudewo Mundur. Berujung Hak Angket DPRD Pati
JP Radar Nganjuk – Nama Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan publik. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen membuat warga bereaksi keras.
Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo menempuh pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta (lulus 1993) dan S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang. Kariernya dimulai di sektor konstruksi, lalu menjadi PNS di Dinas PU Karanganyar pada 1997. Terjun ke politik sejak 2009, Sudewo sempat duduk di DPR RI, dan pada Pilkada 2024 diusung Gerindra hingga dilantik menjadi Bupati Pati ke-42 pada 20 Februari 2025.
Harta Miliaran
Data LHKPN per 11 April 2025 mencatat kekayaan Sudewo mencapai Rp31,52 miliar. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp17,03 miliar di berbagai daerah, kendaraan mewah Rp6,33 miliar, harta bergerak lainnya Rp795 juta, surat berharga Rp5,39 miliar, dan kas Rp1,96 miliar. Aset kendaraan meliputi BMW X5, Toyota Alphard, Land Cruiser, Pajero Sport, Harrier, dan Innova.
Aksi Besar 13 Agustus
Puncak kemarahan warga terjadi 13 Agustus 2025. Ratusan ribu orang memadati jalanan Pati menuntut Sudewo mundur. Aksi ini sempat diwarnai insiden pelemparan botol dan sandal saat bupati hendak menyampaikan permintaan maaf.
Di tengah aksi, beredar video seorang pria membacakan surat pengunduran diri Sudewo. Belakangan, Pantura Post mengonfirmasi surat itu bukan dokumen resmi, melainkan buatan massa. Sudewo sendiri menegaskan tidak akan mundur.
Suara Menggema di X
Kegeraman warga juga tumpah di media sosial. Akun @omongomong menulis, “Kemarahan warga Pati terhadap Bupati Sudewo menunjukkan bahwa ada batas kesabaran rakyat. Pati bisa menjadi awal ‘Indonesia Spring’.”
Akun @spacepiqu menambahkan, “Semangat ya arek-arek Pati, ditantang bupati demo malah bupatinya yang ciut.”
Sementara @ariefras mengkritik, “Akibat kepala daerah yang arogan menaikkan pajak seenak udelnya… 100 ribu masyarakat Pati berkumpul menuntut Bupati Sudewo mundur.”
Hak Angket DPRD
Merespons gejolak itu, DPRD Pati mengesahkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pajak Sudewo. Langkah ini membuka peluang terjadinya proses politik lebih lanjut, termasuk pemakzulan jika ditemukan pelanggaran berat.
Kontroversi Sudewo menjadi pembicaraan nasional. Dari jalanan hingga linimasa media sosial, suara penolakan terus menguat. Kini, publik menanti apakah Bupati Pati akan bertahan menghadapi tekanan besar atau memilih jalan kompromi politik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!