JP Radar Nganjuk - Korupsi tetap menjadi tantangan besar di Indonesia, meskipun banyak pejabat mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih dari cukup.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penghasilan tinggi tidak otomatis membuat seseorang imun terhadap godaan korupsi.
Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi di PT Pertamina, yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, menjadi bukti nyata bahwa gaji besar tidak menghentikan hasrat untuk menyalahgunakan wewenang.
Menurut KPK, korupsi sering kali terjadi karena faktor yang lebih dalam, seperti keserakahan, tekanan lingkungan kerja yang kapitalistik, atau bahkan pola pikir yang memandang uang negara sebagai "hak pribadi."
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa banyak kasus korupsi melibatkan persekongkolan atau arahan dari pimpinan, seperti proyek fiktif, manipulasi biaya, hingga pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.
Contohnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat praktik serupa.
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, juga menyoroti fenomena ini. Ia menyebut kasus Pertamina sebagai contoh bahwa bekerja di institusi ternama dengan gaji besar tidak menjamin seseorang bebas dari kerakusan.
"Gaji besar dan tempat kerja bonafide tidak meminimalisir hasrat korupsi," ujarnya dalam cuitan di media sosial.
Psikolog pun menambahkan, korupsi kadang bukan karena kebutuhan finansial, melainkan keinginan untuk "mengabadikan kekuasaan" atau sekadar "ikut-ikutan" tren di lingkungan kerja.
Untuk mengatasi masalah ini, KPK menekankan dua pendekatan utama, pencegahan sistematis dan penegakan hukum yang bertanggung jawab.
Pencegahan dilakukan melalui pengawasan ketat terhadap kebijakan publik, edukasi anti-korupsi, dan penguatan integritas di kalangan pejabat.
KPK juga mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan, mengingat mereka adalah kelompok yang paling terdampak oleh praktik korupsi.
Tema Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju," mencerminkan urgensi membangun budaya integritas ini.
Namun, KPK juga mengingatkan bahwa skor Monitoring Center for Prevention (MCP) yang baik tidak menjamin sebuah instansi bebas dari korupsi.
Potensi penyelewengan tetap ada di mana pun anggaran negara terlibat, terutama di daerah dengan sumber daya melimpah. Oleh karena itu, kolaborasi antara KPK, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai korupsi.
Pada akhirnya, gaji besar hanyalah angka jika tidak dibarengi dengan integritas dan komitmen untuk menjaga amanah.
KPK terus mengajak semua pihak untuk bersatu melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Editor : Elna Malika