JP Radar Nganjuk– Langkah pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali mengetatkan kebijakan perdagangan menuai protes dari kalangan pelaku industri alas kaki.
Sebanyak 76 merek sepatu ternama di AS, mulai dari Adidas, Nike, dan Under Armour, kompak mengajukan permohonan resmi ke Gedung Putih agar produk sepatu dikecualikan dari kebijakan tarif timbal balik yang belakangan diberlakukan.
Melalui surat terbuka yang dikirim Asosiasi Industri Alas Kaki AS pada 29 April 2026 lalu, mereka menilai kebijakan tersebut menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan bisnis alas kaki nasional.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tarif baru sangat membebani produsen, terutama merek-merek yang selama ini menyediakan sepatu dengan harga terjangkau bagi keluarga kelas pekerja di Amerika.
"Mayoritas perusahaan tidak memiliki ruang untuk menyerap kenaikan tarif yang tinggi ini, apalagi meneruskannya ke konsumen. Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah, banyak yang akan terpaksa gulung tikar," tulis asosiasi tersebut.
Selain memukul produsen, kebijakan tarif juga mulai berdampak pada pasokan di pasar.
Sejumlah pesanan dilaporkan tertunda, dan para pelaku industri memperkirakan stok sepatu di pasaran bakal menipis dalam waktu dekat.
Tarif baru yang diumumkan Trump pada 2 April 2025 tersebut mencakup pajak tambahan untuk produk impor dari sejumlah negara utama penyedia sepatu seperti China, Vietnam, dan Kamboja.
Khusus untuk Vietnam dan Kamboja, sempat diberlakukan tarif lebih dari 45 persen, meski akhirnya diturunkan sementara menjadi 10 persen selama tiga bulan.
Sebaliknya, bea masuk dari China justru melonjak drastis menjadi 145 persen.
Parahnya lagi, rencana penambahan tarif serupa untuk puluhan negara lain dijadwalkan mulai berlaku per Juli 2025.
Artinya, tekanan terhadap pelaku industri diprediksi bakal semakin berat.
Adidas dan Nike, dua raksasa industri alas kaki dunia, telah menyampaikan kekhawatiran sejak awal.
Adidas menyebut kenaikan tarif akan membuat harga jual melonjak di pasar domestik, menyulitkan konsumen.
Sementara Nike menilai kebijakan tersebut menambah ketidakpastian dalam iklim ekonomi dan berpotensi menurunkan penjualan dalam waktu dekat.
Dalam keterangannya, asosiasi industri juga menyoroti bahwa industri alas kaki AS sebelumnya sudah menanggung bea masuk tinggi, khususnya untuk kategori tertentu seperti sepatu anak-anak.
Kini, dengan tarif tambahan dari pemerintah, total beban bisa melonjak menjadi 150 hingga 220 persen untuk beberapa jenis produk.
Asosiasi menilai, tidak realistis mengharapkan manufaktur kembali ke AS dalam kondisi seperti ini.
Tarif justru menciptakan ketidakpastian dan merusak iklim investasi yang dibutuhkan untuk penyesuaian rantai pasok.
"Situasi ini sudah masuk kategori darurat. Industri tidak punya waktu berbulan-bulan untuk bersiap atau beradaptasi dengan perubahan yang sangat ekstrem ini," lanjut mereka.
Penulis: Effa Desiana Hidayah
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira