JP Radar Nganjuk - Suasana politik nasional kembali memanas saat demo besar yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2025.
Publik mendadak ramai memperbincangkan momen kontroversial yang pernah terjadi dua dekade silam, yakni dekrit Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 23 Juli 2001.
Dekrit ini dikenal sebagai salah satu babak paling dramatis dalam sejarah reformasi Indonesia.
Dini hari tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengumumkan maklumat berisi tiga poin penting. Pertama, membekukan DPR dan MPR yang dianggap sarang kekuatan Orde Baru.
Kedua, mengembalikan kedaulatan rakyat dengan menggelar pemilu ulang dalam satu tahun. Ketiga, membekukan Partai Golkar, yang saat itu masih dianggap sebagai simbol rezim lama. Instruksi tersebut juga ditujukan pada TNI dan Polri agar mendukung langkah-langkah Presiden.
Baca Juga: Demo Warga Soal PBB, Komisi II DPR RI Minta Sudewo Diberi Kesempatan Perbaiki Kebijakan
Namun, langkah Gus Dur justru mendapat perlawanan keras. MPR bergerak cepat dengan menggelar sidang istimewa dan langsung memakzulkan Presiden. Megawati Soekarnoputri pun dilantik sebagai Presiden menggantikan Gus Dur.
TNI, Polri, dan Mahkamah Agung secara tegas menolak dekrit tersebut, menilai maklumat itu tidak sah secara konstitusi.
Meski sudah lebih dari 20 tahun, dekrit Gus Dur kini kembali menjadi sorotan publik. Penyebabnya bukan lagi krisis politik nasional, melainkan polemik tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
Kebijakan ini memicu kemarahan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Di media sosial, seruan untuk membubarkan DPR ramai terdengar. Netizen ramai-ramai membagikan potongan berita lama tentang dekrit Gus Dur, dengan tagar #DekritGusDur dan #Demo25Agustus mendominasi trending topic.
“Kalau dulu Gus Dur bisa bubarkan DPR, kenapa Presiden sekarang tidak?” tulis salah satu warganet, dan unggahan ini mendapat ribuan komentar. Unggahan serupa juga banyak ditemui di Instagram, Facebook, bahkan beberapa akun membuat poster digital bertuliskan “Sejarah Bisa Terulang”.
Reaksi publik ini menunjukkan bahwa memori politik bangsa masih hidup, dan masyarakat terus membandingkan keberanian Gus Dur dengan kondisi saat ini.
Rencana demo besar pada 25 Agustus semakin kuat. Aktivis dan kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang dikabarkan akan turun ke jalan menuntut penolakan kenaikan tunjangan DPR, menekan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat, hingga seruan radikal untuk membubarkan parlemen.
Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan masih menyiapkan strategi pengamanan agar aksi tetap kondusif.
Bagi sebagian kalangan, dekrit Gus Dur menjadi simbol keberanian menghadapi parlemen yang tak pro-rakyat. Namun bagi yang lain, peristiwa itu juga mengingatkan bahwa langkah politik radikal bisa berujung pada krisis konstitusional.
Kini, publik menunggu apakah demo 25 Agustus akan benar-benar mengguncang Jakarta, atau sekadar menjadi gaung di media sosial. Yang jelas, nama Gus Dur kembali muncul sebagai ikon perlawanan, dua dekade setelah dekrit kontroversialnya mengguncang republik.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira