Nasib Warung di Mengkreng Harus Menjadi Perhatian
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pembangunan Fly Over Mengkreng dianggap sebagai solusi atas kemacetan di perbatasan tiga daerah, yaitu Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk; Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang; dan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.
Karena selain saat arus mudik dan balik Lebaran, kamacetan di Simpang Empat Mengkreng terjadi saat kereta api melintas. “Kalau ada kereta api lewat, pasti Mengkreng macet walaupun tidak lama,” ujar Sahara Putri, 32, warga Kertosono.
Karena itu, pembangunan Fly Over Mengkreng bisa dianggap solusi. Namun demikian, Sahara mengatakan, fly over tersebut jangan sampai menimbulkan masalah baru.
Sebab, di sekitar Simpang Empat Mengkreng, banyak warung dan pusat oleh-oleh yang menggantungkan hidup dari berjualan di sana. Dikhawatirkan, jika ada fly over akan membuat pembeli sepi. “Harus dipikirkan dengan benar,” ujarnya.
Menurut ibu anak dua ini, kondisi ekonomi saat ini yang tidak baik-baik saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian, banyak warung yang tutup karena sepi pembeli. “Proyek Fly Over Mengkreng harus jadi solusi untuk semua persoalan. Jangan tambah jadi masalah baru,” ingatnya.
Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan tiga kepala daerah, yakni Bupati Nganjuk, Bupati Jombang, dan Bupati Kediri terus berupaya untuk memastikan pembangunan fly over dapat terealisasi tahun depan.
Untuk memastikan itu, tiga kepala daerah sudah meminta izin ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Selain itu, akhir pekan lalu, Pemkab Nganjuk juga telah bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk meminta bantuan terkait pembebasan lahan. “Semoga saja upaya dari tiga kepala daerah membuahkan hasil,” ujarnya.
Harapannya antara Kementerian PU dan Pemprov Jatim sama-sama memberi lampu hijau terkait pembangunan fly over. Dengan demikian, pembebasan lahan dapat dilakukan beberapa bulan ke depan.
Sedangkan pembangunan di tahun depan. “Semoga pembebasan lahan dapat menggunakan anggaran Pemprov Jatim, sedangkan pembangunan dari Kementerian PU,” ujarnya. (wib/tyo)
Editor : Miko