Bulan September 2025 menjadi bulan yang penuh kabar baik bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi mempercepat pencairan bantuan sosial (bansos) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tak hanya itu, sejumlah bansos tambahan atau “penebalan” juga digelontorkan, mulai dari bantuan uang tunai Rp400 ribu, beras 10 kilogram, hingga minyak goreng 2 liter per keluarga.
Banyak KPM Belum Cair Tahap 3
Meski kabar pencairan menggembirakan, faktanya masih banyak KPM yang mengeluhkan belum cairnya PKH dan BPNT tahap 3. Hal ini disebabkan sejumlah faktor.
Pertama, status bantuan di sistem 6NG masih belum “SE” atau standing instruction. Artinya, bank penyalur belum melakukan proses transfer ke rekening penerima. Kondisi ini biasanya akan masuk dalam pencairan susulan.
Kedua, ada status “exclude” yang membuat penerima dicoret. Penyebabnya beragam, mulai dari terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, pekerja dengan gaji di atas UMR/UMP, hingga terindikasi judi online. Ada juga yang dicoret karena menggunakan bansos tidak sesuai peruntukan atau sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarga.
KKS Merah Putih Jadi Kunci
Kabar baik datang untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih terbaru. Baik hasil migrasi dari PT Pos Indonesia maupun penerima baru hasil validasi, mereka berpotensi menerima bansos ganda.
Pasalnya, di bulan September ini, pemegang KKS baru bisa mendapat pencairan untuk tahap 2 sekaligus tahap 3. Bahkan, bagi yang sudah masuk status SE, pencairan bisa meliputi enam bulan sekaligus: April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hingga September.
Namun, bagi KPM yang belum menerima KKS baru, pemerintah melalui bank penyalur masih terus mendistribusikan. Artinya, mereka harus sedikit lebih bersabar hingga kartu resmi diterima.
Tambahan Minyak Goreng dan Beras
Selain pencairan reguler, ada tambahan bansos yang cukup menarik perhatian. Badan Anggaran DPR sebelumnya mengusulkan agar bansos pangan ditambah minyak goreng 2 liter per keluarga, selain beras 10 kilogram.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah menyetujui usulan tersebut. Menurutnya, tambahan 2 liter minyak goreng masih sesuai kemampuan fiskal negara. Awalnya, Banggar DPR sempat mengusulkan 5 liter, namun setelah dihitung dianggap terlalu besar sehingga dipangkas menjadi 2 liter.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menegaskan pemerintah kembali menyalurkan bansos beras 10 kilogram per keluarga dari September hingga Desember 2025. Program ini menyasar 18,2 juta keluarga penerima manfaat, dengan total anggaran mencapai Rp7 triliun. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan nasional yang diperkirakan terjadi pada November–Desember 2025.
Bansos Tunai Rp400 Ribu
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyalurkan kembali bantuan penebalan berupa uang tunai Rp400 ribu pada September 2025. Namun, bantuan ini hanya menyasar KPM penerima BPNT, baik yang murni maupun yang digabung dengan PKH.
Bantuan Rp400 ribu ini sekaligus menutup kekosongan pencairan pada bulan Juni–Juli 2025 lalu yang sempat tertunda. Dengan begitu, KPM yang masuk dalam daftar validasi terakhir bisa segera menikmati pencairan ganda di bulan ini.
Evaluasi di Akhir Tahun
Program bantuan pangan dan bansos tambahan ini akan dievaluasi pada Desember 2025. Pemerintah ingin mengukur seberapa optimal realisasi bansos selama empat bulan terakhir, sekaligus menentukan keberlanjutan program di tahun anggaran 2026.
Dengan evaluasi ini, pemerintah berharap program bansos tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberi dampak nyata pada daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan.
Harapan KPM
Kabar pencairan bansos ganda ini tentu disambut antusias oleh masyarakat. Bagi sebagian besar KPM, bantuan pemerintah sangat berarti untuk meringankan beban ekonomi, terutama menjelang akhir tahun ketika harga kebutuhan pokok cenderung naik.
Namun, harapan besar juga disuarakan agar proses pencairan tidak lagi terkendala sistem dan data. Banyak warga berharap pemerintah lebih cepat dalam distribusi KKS baru, sehingga tidak ada lagi KPM yang harus menunggu terlalu lama.
Editor : Jauhar Yohanis