JP Radar Nganjuk - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan kebijakan kontroversialnya.
Kali ini, ia mengusulkan agar vasektomi, metode kontrasepsi permanen untuk pria, menjadi syarat bagi keluarga prasejahtera yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya mendukung program Keluarga Berencana (KB) dan menekan angka kemiskinan dengan mengendalikan laju kelahiran.
Namun, kebijakan ini memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam, termasuk fatwa keagamaan. Artikel ini akan membahas apa itu vasektomi, alasan Dedi Mulyadi mengusulkannya, serta pro dan kontra yang menyertainya.
Vasektomi adalah prosedur medis kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran vas deferens, sehingga sperma tidak dapat bercampur dengan air mani saat ejakulasi.
Prosedur ini dianggap aman, berisiko rendah, dan tidak memengaruhi gairah seks, ereksi, atau hormon pria. Operasi biasanya dilakukan dengan anestesi lokal dan memakan waktu sekitar 15–30 menit.
Di Indonesia, biaya vasektomi bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp18 juta, tergantung fasilitas kesehatan dan metode yang digunakan. Beberapa daerah bahkan menawarkan layanan gratis melalui program KB pemerintah.
Dedi Mulyadi mengusulkan agar pria dari keluarga prasejahtera yang ingin menerima bansos, seperti bantuan listrik, beasiswa, perumahan, atau biaya kelahiran, harus menjalani vasektomi.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih adil dan tidak terpusat pada keluarga yang terus bertambah anggota tanpa perencanaan.
Ia menyoroti fenomena keluarga miskin dengan jumlah anak banyak, yang sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Dedi juga menekankan pentingnya tanggung jawab pria dalam KB, mengingat selama ini beban kontrasepsi lebih banyak ditanggung perempuan.
Baca Juga: Gandeng TNI untuk Membina Siswa Nakal, DPR RI Harap Dedi Mulyadi Tak Kesampingkan Hak Siswa
“Kebanyakan keluarga miskin punya anak banyak. Saya temukan ada yang punya 10, bahkan 22 anak. Biaya lahiran bisa Rp15–25 juta, padahal uang itu bisa untuk bangun rumah. Makanya, kalau tak sanggup, berhenti bikin anak,” ujar Dedi dalam rapat koordinasi di Bandung, 28 April 2025.
Untuk mendorong partisipasi, Dedi menawarkan insentif Rp500.000 bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi. Program ini sudah mulai dijalankan di Bandung, dengan kegiatan vasektomi digelar setiap hari Rabu.
Ia juga berencana mengintegrasikan data penerima bansos dengan data kependudukan untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat KB pria.
Baca Juga: Sosok Aura Cinta, Remaja yang Tengah Viral Lantaran Debat Dengan Dedi Mulyadi Ternyata Sales Pinjol
Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan. Ia berargumen bahwa keluarga prasejahtera dengan banyak anak sering kali bergantung pada bantuan pemerintah, seperti biaya persalinan (terutama operasi sesar yang mahal) atau bantuan pangan.
Dengan mengendalikan jumlah kelahiran melalui vasektomi, ia berharap keluarga bisa lebih sejahtera karena sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan untuk kebutuhan esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Dedi ingin menggeser paradigma bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan. “Jangan terus-terusan perempuan yang dibebani. Pria juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Kebijakan ini juga didukung oleh rencana pemberian penghargaan untuk “Desa Istimewa” yang berhasil menerapkan program KB, dengan hadiah hingga Rp10 miliar untuk pembangunan desa.
Pro dan Kontra Kebijakan
Banyak warganet di media sosial menyambut positif usulan Dedi, menyebutnya sebagai “kebijakan berguna” untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi bansos yang tidak merata.
Mereka berpendapat bahwa keluarga dengan banyak anak sering kali kesulitan memberikan kehidupan layak, sehingga vasektomi bisa menjadi langkah preventif. “Setuju, ngapain punya anak banyak kalau tak mampu menghidupi dengan baik,” tulis seorang warganet.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik keras, terutama dari perspektif agama dan etika. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vasektomi dihukumi haram berdasarkan fatwa Ijtima’ Ulama 2012, karena dianggap sebagai bentuk pemandulan yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk memperbanyak keturunan.
MUI hanya membolehkan vasektomi dalam kondisi darurat dengan syarat ketat, seperti ancaman jiwa bagi ibu atau anak. MUI juga meminta pemerintah tidak mempromosikan vasektomi secara massal dan transparan soal risiko serta biaya rekanalisasi (pembalikan vasektomi) yang mahal.
Pegiat media sosial, Ferizandra, menyebut kebijakan ini “kelewatan” dan “rasis,” karena dianggap menargetkan kelompok miskin secara tidak adil serta bertentangan dengan fatwa MUI.
Ada pula kekhawatiran bahwa syarat ini bisa memaksa keluarga miskin untuk mengorbankan hak reproduksi demi bansos, yang dianggap tidak etis.
Meski ide ini terdengar inovatif, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, biaya vasektomi yang bervariasi bisa menjadi beban bagi keluarga prasejahtera, meskipun ada insentif Rp500.000.
Kedua, rendahnya literasi kesehatan masyarakat tentang vasektomi dapat memicu penolakan, terutama karena stigma bahwa prosedur ini memengaruhi kejantanan.
Ketiga, fatwa MUI yang mengharamkan vasektomi berpotensi memicu resistensi di kalangan masyarakat muslim, yang merupakan mayoritas di Jawa Barat.
Selain itu, integrasi data kependudukan dengan data KB memerlukan sistem yang akurat dan terjangkau, yang mungkin sulit diterapkan di daerah terpencil.
Dedi sendiri menegaskan bahwa verifikasi kepesertaan KB akan menjadi langkah wajib sebelum bansos disalurkan, tetapi belum ada penjelasan rinci tentang mekanisme pengecualian, misalnya untuk keluarga yang tidak ingin atau tidak memenuhi syarat vasektomi karena alasan medis atau agama.
Usulan Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos mencerminkan pendekatan radikal untuk mengatasi kemiskinan dan mendukung program KB.
Dengan menekankan tanggung jawab pria, kebijakan ini berupaya menciptakan distribusi bansos yang lebih merata dan keluarga yang lebih sejahtera. Namun, tantangan agama, etika, dan logistik menjadi hambatan besar yang perlu diatasi.
Diskusi terbuka dengan melibatkan ulama, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas akan krusial untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya efektif, tetapi juga diterima secara sosial.
Bagaimanapun, langkah ini telah memicu debat penting tentang peran KB dalam pembangunan dan tanggung jawab bersama dalam merencanakan masa depan keluarga.