NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nganjuk, pusing tujuh keliling. Karena ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut keluar setelah APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 telah disahkan dan akan dilaksanakan OPD.
Namun, karena ada Inpres itu, kepala OPD dilarang melakukan pencairan anggaran terlebih dulu. Sehingga, program kerja yang disusun harus dirombak mendadak. Karena informasi yang dihimpun wartawan koran ini, Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu, presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara pusat hingga kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.
Target efisiensi tersebut mencapai Rp 306,69 triliun. Terdiri dari Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga. Lalu, Rp 50,59 triliun dari pemerintah daerah (pemda). "Kabarnya semua anggaran di OPD akan dikepras 50 persen," tandas salah satu kepala OPD yang enggan namanya dikorankan.
Pemotongan anggaran tersebut kabarnya akan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena kebutuhan anggaran untuk MBG sangat besar. "Anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk siswa di Kabupaten Nganjuk itu mencapai Rp 2,5 miliar untuk sekali makan," ujarnya.
Sebagai kepala OPD, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena refocusing APBD tidak hanya di Kabupaten Nganjuk. Namun, pemda dan kementerian juga mengalaminya. "Kami akan bahas masalah ini dengan DPRD," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono membenarkan, adanya rencana pemotongan APBD karena refocusing. Saat ini DPRD Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tengah merumuskan anggaran apa saja yang mendapat jatah pemangkasan. Rencananya, rapat bersama badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran Pemkab Nganjuk akan dilakukan hari ini (3/2).
Sayang, Tatit masih enggan membocorkan sektor mana saja yang akan dipangkas. Dia memilih untuk menunggu hingga rapat bersama banggar dan tim anggaran rampung hari ini. “Nanti akan diumumkan. Senin kami baru akan rapat banggar dengan tim anggaran,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun koran ini, ada beberapa sektor yang diimbau untuk dilakukan pemangkasan oleh presiden. Mulai dari anggaran alat tulis kantor (ATK); perjalanan dinas; kajian dan analisis; jasa konsultan; dan masih banyak yang lainnya.
Sektor tersebut mendapat pemotongan yang bervariasi. Tergantung kemampuan daerah. Namun jika diakumulasikan, refocusing bisa mencakup hingga 50 persen keuangan daerah. (wib/tyo)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira