NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bisa tersenyum lebar. Alasannya gaji dan tunjangan mereka tidak akan terpengaruh meski ada efisiensi di tahun depan. “Tidak ada pemotongan pada anggaran belanja pegawai ASN,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono. Padahal, tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan.
Tidak tanggung-tanggung, setidaknya penurunan APBD mencapai sekitar Rp 520 miliar. “APBD Kabupaten Nganjuk dipastikan turun. Itu terjadi karena pengurangan transfer ke daerah (TKD),” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Banyak pos anggaran di APBD yang akhirnya dikepras. Namun dari banyaknya pos anggaran itu, pos anggaran belanja pegawai tidak termasuk. Artinya dipastikan tidak akan ada potongan pada gaji ASN di tahun depan.
Tak adanya potongan gaji itu juga akan dinikmati oleh calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Karena diketahui, di bulan ini, total akan ada 2.247 tenaga honorer yang akan dilantik menjadi PPPK paruh waktu.
Karena tidak dipotong, Tatit menuntut adanya optimalisasi pada sistem kerja ASN. Tatit mengatakan para ASN harus bekerja lebih keras lagi. Terlebih pada pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “ASN harus lebih optimal lagi dalam bekerja,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Kabupaten Nganjuk 2026 dipastikan kena kepras. Tidak tanggung-tanggung, penurunan APBD mencapai sekitar Rp 520 miliar. Di tahun lalu, APBD Kabupaten Nganjuk senilai Rp 3,04 triliun. Sedangkan APBD di tahun depan adalah Rp 2,52 trilun. Akibat hal itu, banyak efisiensi yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk. Salah satunya dari pos anggaran perjalanan dinas hingga alat tulis kantor (ATK). (wib/tyo)
Editor : Karen Wibi